PKBI Kepulauan Riau dan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Perkuat Organisasi Komunitas Waria serta Akses Perlindungan Sosial
Tanjungpinang, PKBI Kepri – Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Kepulauan Riau melalui Program INKLUSI menyelenggarakan kegiatan Learning Culture sekaligus advokasi bersama Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, komunitas Rumpun Waria Sehati (RWS), dan Koperasi Rumpun Usaha Sehati (RUS). Kegiatan yang berlangsung di Kantor Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang, ini menjadi ruang pembelajaran dan diskusi bersama untuk memperkuat kapasitas organisasi komunitas, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi risiko lingkungan, serta memperluas pemahaman mengenai akses perlindungan sosial.
Kegiatan ini diikuti oleh 15 peserta yang terdiri dari perwakilan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, Ketua Pengurus Daerah PKBI Kepri, pengurus dan anggota RWS, RUS, serta Tim INKLUSI PKBI Kepri.
Rangkaian kegiatan diawali dengan pemaparan perkembangan komunitas RWS dan Koperasi RUS. Dalam sesi tersebut, komunitas berbagi mengenai perkembangan organisasi, aktivitas kelompok, serta dinamika yang dihadapi dalam mempertahankan keberlangsungan kegiatan komunitas dan usaha ekonomi.
Selanjutnya, diskusi bersama Ibu Afitri Susanti, S.Psi., MM., Ch. t, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, membahas penguatan organisasi, khususnya terkait pembagian peran anggota, koordinasi, komunikasi, dan pentingnya membangun dukungan antar anggota. Diskusi ini juga menjadi kesempatan bagi komunitas untuk merefleksikan kapasitas organisasi agar semakin tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan.
Selain penguatan organisasi, peserta diajak mengidentifikasi risiko lingkungan yang berpotensi memengaruhi kehidupan dan aktivitas ekonomi anggota komunitas, seperti banjir, kemarau atau kekeringan, serta kebakaran lahan. Identifikasi ini penting untuk meningkatkan kesadaran komunitas dalam mengenali potensi risiko, memahami dampaknya, dan mempersiapkan langkah respons yang sesuai.
Dalam sesi perlindungan sosial, Ibu Afitri Susanti, S.Psi., MM., Ch. t memberikan gambaran awal mengenai program bantuan dan perlindungan sosial yang dapat diakses masyarakat, termasuk informasi bantuan sosial bagi kelompok desil 1–5 dengan mekanisme verifikasi melalui pemindaian wajah, bantuan Usaha Ekonomi Bersama (UBE), serta penyusunan proposal kebutuhan. Informasi tersebut menjadi bekal awal bagi komunitas untuk memahami peluang akses terhadap program kesejahteraan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui diskusi interaktif yang difasilitasi oleh Tim INKLUSI PKBI Kepri, peserta juga menyampaikan kebutuhan dan harapan terkait akses layanan perlindungan sosial yang lebih mudah dijangkau, inklusif, dan tidak diskriminatif. Pertemuan ini sekaligus membuka ruang komunikasi dan koordinasi antara komunitas, PKBI Kepri, dan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau.
Sebagai tindak lanjut, disepakati perlunya penjadwalan ulang pertemuan bersama petugas Dinas Sosial, khususnya pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), untuk membahas lebih rinci mekanisme akses bantuan sosial dan perlindungan sosial, bantuan UBE, penyusunan proposal kebutuhan, serta aspek teknis lainnya. Dalam proses tersebut, komunitas diharapkan dapat berperan dalam penjangkauan dan pendataan awal, sementara Dinas Sosial atau petugas terkait menjalankan proses verifikasi dan penyaluran bantuan sesuai ketentuan.
Melalui kegiatan Learning Culture ini, PKBI Kepri berharap terbangun kolaborasi yang berkelanjutan antara komunitas dan pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas organisasi, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi risiko, serta memperluas akses terhadap perlindungan sosial. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen Program INKLUSI untuk mendorong komunitas yang lebih tangguh, mandiri, dan memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses layanan kesejahteraan sosial.